Uni Eropa Sambut Positif Peran Indonesia

Rabu, 16 Desember 2009

“Peran Indonesia penting. Personal leadership Presiden RI yang dibuktikan sejak Bali road map menuju penyiapan KTT Perubahan Iklim adalah jembatan penting yang dimainkannya dalam rangka mencapai upaya final hasil kesepakatan negara maju dan negara berkembang. Peran itu menjadi sumbangan yang berharga”, demikian sebagian pernyataan Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barosso dalam jumpa pers pasca pertemuan bilateral RI-UE di Gedung Berlaymont-Brussel (14/12/09).

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyambut pernyataan tersebut dengan menandaskan bahwa negara-negara maju harus berbuat lebih banyak dan lebih nyata untuk membantu negara berkembang dalam menyelamatkan bumi kita, serta diwujudkan dalam semangat kemitraan. Demikian pernyataan Presiden RI menyambut pernyataan Barosso.

Presiden RI pada pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa serta sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa di Brussel, Senin (14/12) didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Hatta, Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema dan Direktur Jenderal Amerika-Eropa, Deplu Retno LP Marsudi. Presiden RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Paris, Berlin dan selanjutnya menjadi ketua Delegasi RI dalam KTTerubahan Iklim di Kopenhagen 17-19 Desember 2009 ini.

Dua agenda pokok yang dibicarakan dalam pertemuan Kepala Negara tersebut adalah meningkatkan kemitraan RI-Uni Eropa pasca ditandatanganinya payung kerjasama Framework on Partnership and Cooperation Agreement 9 November 2009 di Jakarta. Kerjasama baru RI-UE di bidang politik, HAM, perdagangan, pariwisata, pendidikan serta hal praktis lainnya.

Departemen Luar Negeri RI telah menyiapkan rangkaian konkret paket kerjasama untuk masa mendatang tersebut. Kerjasama RI-UE ini adalah kerjasama yang pertama yang dilakukan Uni Eropa dengan salah satu negara ASEAN.
Agenda pembicaraan kedua menyangkut langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan hasil-hasil KTT Perubahan Iklim di Copenhagen, 17-19 Desember ini berlangsung sukses. Kemajuan baru pasca Kyoto Protokol yang diharapkan menjadi kesepakatan baru yang dapat mengikat bagi negara maju maupun negara berkembang dalam semangat kemitraan.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa komitmen diplomasi Indonesia dalam rangka perubahan iklim ini mendapat pengakuan serta sambutan positif baik dari negara maju maupun negara berkembang, dimana Indonesia berperan menyukseskan hasil-hasil KTT tersebut. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Brussel, Nadjib Riphat Kesoema menyatakan bahwa pertemuan Presiden RI dengan Presiden Komisi Eropa telah memberikan pijakan baru bagi hubungan RI-Uni Eropa di masa mendatang, tidak saja komitmen bilateral namun juga komitmen global dalam rangka menyelamatkan bumi kita dalam semangat kemitraan kerjasama negara maju dan negara berkembang.

Pertemuan Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa berlangsung dalam suasana hangat dan tepat pada saat momentum Uni Eropa memiliki rumah baru, melaksanakan Traktat Lisbon per 1 Desember 2009 dengan struktur baru hadirnya Presiden Tetap Dewan Eropa (President of European Council) Herman van Rompuy dan Catherine Asthon sebagai Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri serta Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barosso yang baru terpilih untuk kedua kalinya (2009-2014). Presiden Dewan Eropa akan dibantu oleh sekitar 26 komisioner anggota Kabinet setingkat Menteri. (Sumber: KBRI Brussel).

Indonesia dan Vietnam Bekerja Sama Wujudkan Visi ASEAN

Indonesia dan Vietnam memiliki pandangan yang sama dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kedua negara di kawasan. Indonesia dan Vietnam berpendapat bahwa guliran arsitektur regional akan berlanjut, ASEAN akan tetap menjadi focal point bagi kawasan Asia Pasifik.

Sesuai harapan Vietnam, Indonesia telah menegaskan kembali dukungannya terhadap Keketuaan Vietnam untuk ASEAN pada 2010. Indonesia akan bekerja sama dengan Vietnam untuk mewujudkan visi dan mekanisme yang telah ada di ASEAN menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat dan nyata.

Demikian mengemuka pada acara Roundtable Discussion/Policy Planning Consultation RI-Vietnam ke-3 di Hanoi (14/12). Delri pada pertemuan itu dipimpin oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri RI, Artauli R.M.P Tobing dengan beranggotakan Kepala Pusat P2K2 Aspasaf BPPK Deplu, Pejabat Fungsi Politik dan Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI Ha Noi, Staf P2K2 Aspasaf, Dit. Astimpas dan BAM. Sedangkan Delegasi Vietnam dipimpin oleh Director General of Policy Planning Department, Ministry of Foreign Affairs, Viet Nam, Pham Huu Chi, beranggotakan Pejabat Policy Planning Department, ASEAN Department, Southeast Asia, South Asia and South Pacific Department, Kemlu Vietnam. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Jakarta (21/4).

Kedua delegasi pada pertemuan tersebut telah membahas, antara lain, mengenai kebijakan luar negeri dan prioritas-prioritas kebijakan luar negeri RI dan Vietnam, isu-isu global dan regional, seperti ASEAN, EAS, usulan Australia dan Jepang: APc dan EAC, Laut Cina Selatan (LCS), Mekong Subregion Cooperative Framework, peran major and emerging powers seperti AS, China, Jepang, Rusia, India dan Australia di kawasan. Pertemuan juga membahas persiapan Viet Nam sebagai Ketua ASEAN tahun 2010.

Di sela-sela pertemuan di atas, Kepala BPPK juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Deputi Menlu Vietnam, Dao Viet Trung dan melakukan kunjungan serta diskusi dengan Deputi Dirjen Institute for Strategic Studies and Foreign Policy Studies, Diplomatic Academy Vietnam, Nguyen Vu Tung dan beberapa pakar lainnya mengenai masalah guliran arsitektur regional.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Jakarta, 21 April 2008. (Sumber: KBRI Hanoi)

Indonesia Perkuat Komitmen Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam Colombo Process

Rabu, 16 Desember 2009

Negara-negara pengirim tenaga kerja migran di Asia yang tergabung dalam Colombo Process (Regional Consultative Process on Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origin in Asia) menegaskan komitmen mereka untuk menghidupkan kembali kerjasama tersebut khususnya dalam rangka perlindungan hak para pekerja migran.

Hal tersebut dikemukakan pada pertemuan Colombo Process diselenggarakan di PTRI Jenewa untuk mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri Colombo Process pada tahun 2010 mendatang

Pada pertemuan ini, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya, Duta Besar Dian Triansyah Djani menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam kerangka Colombo Process, mengenai pentingnya menempatkan upaya pemajuan dan perlindungan hak para pekerja migran sebagai prioritas kerjasama. Indonesia menyambut baik dipilihnya Bangladesh untuk menjadi ketua berikutnya.

Selain peningkatan kerjasama perlindungan hak para pekerja migran, negara anggota juga telah mengusung sejumlah isu yang menjadi perhatian utama Colombo Process yang diharapkan dapat menjadi agenda kerjasama, antara lain dampak krisis keuangan global terhadap pekerja migran; migration and development; remmitance cost reduction; migrant wages and living condition; dan pembentukan Common Resources Centre.

Guna menggulirkan kerjasama tersebut, Indonesia selaku current chair Colombo Process telah melakukan serah terima jabatan kepada Bangladesh pada 14 Desember 2009, yang dilakukan oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani kepada Wakil Tetap Bangladesh untuk PBB, Duta Besar Md. Abdul Hannan. Posisi Indonesia sebagai Ketua Colombo Process telah dijabat sejak tahun 2005. Setelah serah terima tersebut, Bangladesh akan menjadi Ketua sekaligus tuan rumah Pertemuan Colombo Process berikutnya yang direncanakan di Dhaka pada akhir Maret atau awal April 2010.

Pertemuan Colombo Process yang diselenggarakan di PTRI Jenewa tersebut dihadiri oleh para Wakil Tetap/Duta Besar dan pejabat senior Perutusan Tetap seluruh Negara Anggota (Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Srilanka, Thailand, dan Vietnam) kecuali Perutap China yang berhalangan hadir. Untuk mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri Colombo Process pada tahun 2010 mendatang, Perutap Bangladesh di Jenewa akan menyelenggarakan pertemuan expert level pada bulan Januari 2010. Turut hadir pada Pertemuan tersebut, Direktur Jenderal International Organization for Migration (IOM), Duta Besar William Lacy Swing, dan sejumlah pejabat IOM. (Sumber: PTRI Jenewa)